Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

  1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  7. Surat Menteri Keuangan No. S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup PTN Kemendikbud;
  8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  11. PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
  12. PM Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  13. PM Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
  14. Renstra Nomor 13 Tahun 2015 oleh Kemenristekdikti;
  15. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 43:2007;
  17. Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya;
  18. Surat Edaran Kepala Perpusnas No 4036 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan;
  19. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 & Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya;
  20. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya;
  21. Standar Nasional Perpustakaan (SNP 010: 2011) tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi;
  22. Standar Nasional Indonesia (SNI 7330: 2009) tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi;
  23. Borang Akreditasi Standar Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional;